Senin, 28 November 2016

Jangan ada Bintang Fajar pada tanggal 1 Desember !!!
Presiden NRFPB, Forkorus Yaboisembut
Forkorus Yaboisembut yang diwakili Ellias Ayakeding selaku Kepala Kepolisian NRFPB meminta jangan ada pengibaran bendera bintang kejora pada 1 Desember 2016, dimana itu adalah hari bersejarah bagi rakyat Papua. Tanggal 1 Desember oleh sebagian pihak disebut sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

“Jangan ada pengibaran bendera, karena tujuan utama dari perjuangan bukan pengibaran bendera, namun ialah pengakuan, jadi bagi kelompok lain saya himbau kalau bisa jangan mengibarkan bendera,” tegas Elias di Padang Bulan Senin (28/11).
Ellias Ayakeding, Kepala Kepolisian NRFPB
“Saya sebagai pemimpin politik Bangsa Papua maupun selaku Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) hasil ketetapan Kongres ke III Rakyat Bangsa Papua 19 Oktober 2011 menyatakan bahwa kita tetap merayakan secara damai dalam bentuk ibadah syukur disesuaikan dengan kondisi daerah dan keyakinan masing-masing tanpa pengibaran bendera papua Barat, Bintang Fajar” tegas Forkorus Yaboisembut.

Banyaknya isu yang beredar atau keresahan masyarakat tentang tanggal 1 Desember 2016 membuat NRFPB berinisiatif untuk meminta kepada semua pihak yang berdomisili di seluruh wilayah Papua agar tetap terus menjaga ketertiban dan keamanan di Papua Barat khususnya, sebagai bagian dari upaya dalam ikut menjaga tetap terpeliharanya keamanan dan perdamaian Dunia Internasional pada umumnya.

“Bagi komponen masyarakat Papua di luar negeri dan komunitas Internasional penduduk kemerdekaan Papua Barat juga dapat merayakan secara damai disesuaikan dengan kondisi sosial politik di negara tempat mereka berdomisili,” tuturnya.



Alex Membri kutuk pelaku pengibaran Bintang Kejora.

Raja Adat Papua, Alex Membri
Stop bicara merdeka, karena Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI. Lebih baik saat ini mengurusi masalah Ekonomi, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat. “Masalah Papua sudah selesai, tidak ada merdeka, kalau ada perjuangan kemerdekaan cangkokan, maka mereka itu jelas akan dikutuk.” Demikian dikatakan Alex Membri yang merupakan Raja Adat Papua saat ditemui di kediamannya kemarin.


Sebagai Raja Adat Alex Membri menyesalkan kejadian pengibaran Bintang Kejora di Lapangan Mandala. “Anak anak itu kerja sembarang. Bintang Kejora tra boleh main-main, itu barang sakral,” ujar Alex Membri.


Bintang Kejora adalah simbol adat, tidak dapat dijadikan sebagai simbol negara/bendera. Karena tidak memiliki tidak memiliki perundang-undangan yang jelas. Penaikan Bendera Bintang Kejora di Stadion Mandala adalah penyalahgunaan lambang adat. Dan sengaja dimanfaat kan oleh Lembaga tertentu yaitu Dewan Adat dan KNPB. “Dan 1 Desember bukan merupakan hari kemerdekaan Papua.” Tambahnya lagi.


Pada kesempatan ini raja Alex Membri juga meminta agar aparat kepolisian bertindak tegas kepada orang-orang yang tidak menghormati Bintang Kejora. “Karena itu sakral. Bintang kejora itu sakral jadi kalo ada yang pakai di kaos, dipasang sembarangan pak polisi ko ambil rampas saja.” Ujarnya. Apabila di Pasang di Kaos atau di Noken, maka harus di Bakar dan dihanguskan karena menyalahi aturan adat.


Kemudian Alex Membri mengajak mengajak semua warga suku bangsa, termasuk TPN OPM untuk bergabung membangun Papua, jangan tinggal di Hutan karena itu tindakan tersesat yang merugikan diri sendiri. Semua anak bangsa mari membangun Papua dengan berlandaskan Hukum Allah.(KR)






Selasa, 22 November 2016


Pertemuan NRFPB di Manokwari Tanpa Forkorus, NRFPB Pecah

Manokwari - Selasa (22/11) pukul 20.30 WIT Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) melakukan rapat pertemuan di rumah Gubernur NFRPB Wilayah Domberay, Markus Yenu di Jl. Serayu Sanggeng Manokwari. Kegiatan rapat tersebut untuk persiapan aksi demo yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2016 dalam peringatan 1 Desember dan hari HAM internasional serta penyampaian dukungan NRFPB kepada ULMWP pada sidang MSG di Port Vila Vanuatu tanggal 20 s.d 23 Desember 2016.


Namun dari pertemuan yang dilakukan oleh Markus Yenu tersebut tidak dihadiri oleh langsung oleh Presiden NRFPB Forkorus Yaboisembut, yang jadi pertanyaan kenapa hal tersebut bisa terjadi ? mengingat Forkorus merupakan pimpinan tertinggi dalam NRFPB.
Presiden NRFPB Forkorus Yaboisembut
Perlu diketahui sebelumnya antara Markus Yenu dengan Forkorus dikabarkan telah berselisih pendapat, dan NRFPB saat ini dinilai oleh sebagian kalangan masyarakat sedang terpecah belah. Hal tersebut terbukti dengan adanya surat yang ditulis oleh Forkorus yang diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Federal, Elias Ayakeding yang isinya, Forkorus mengatakan bahwa apa yang dilakukan ULMWP tak sejalan dengan upaya yang dilakukan. Forkorus pun akhirnya menegaskan untuk masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri. Selama ini, upaya untuk bisa masuk ke dalam MSG itu dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB).


Sementara itu, Markus Yenu akan berangkat ke Jayapura pada tanggal 13 Desember 2016 dan berkumpul dengan delegasi yang lain untuk berangkat ke Vanuatu. Delegasi tersebut terdiri dari Viktor Yeimo, Beny Wenda, Markus Yenu dan pejabat lainnya dan akan di pimpin oleh Perdana Menteri NRFPB Edison Waromi.
Gubernur NFRPB Wilayah Domberay Markus Yenu
Dikabarkan, dana perjalanan tersebut akan dikumpulkan dari simpatisan KNPB yang beberapa waktu lalu juga sempat terjadi kericuhan diantara anggota KNPB mengenai dana KNPB yang dinilai oleh para angotanya bahwa dana tersebut hanya digunakan untuk berfoya-foya.


Dan selain itu, mereka juga akan melakukan penarikan dana kepada kepala - kepala kampung di wilayah Sidey,  Masni, Kaeroni, tanah rubuh,  Ransiki dan Pegaf. Besaran penarikan kampung adalah sebesar Rp. 500 ribu perkampung dan akan di tarik oleh simpatisan atas nama Wongor (Simpatisan dari Kp. Testega). Seluruh dana yang terkumpul akan di serahkan kepada bendahara NRFPB Ibu Mamori. Ibu Mamori merupakan pengganti bendahara yang lama yang telah tertembak oleh aparat pada kerusuhan Sanggeng yaitu Onisimus Ramayom.


Dalam pertemuan di kediamannya Markus Yenu juga di hadiri oleh:

1. Gubernur NFRPB wilayah Domberay Markus Yenu.

2. Sekretaris NRFPB Alfred Auparay.

3. LSM Gempar  (Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat)

4. Staf Intelijen Mac. Gepse.

5. Komunitas Awepa (Anak anak West Papua).

5. Simpatisan NRFPB 40 orang. (Red.AK)


Senin, 21 November 2016


Setelah Ketua KNPB, Presiden GIDI ikut tarik Dana Sumbangan Fiktif dari Jemaat Gereja


Presiden GIDI Pdt Dorman Wandikbo S.Th telah meminta tiap klasis di Papua untuk mengumpulkan uang sebesar seratus ribu rupiah kepada tiap kepala keluarga. Dalam wawancara kepada beberapa Jemaat Gereja GIDI di berbagai wilayah Jayapura dan Lanny Jaya, diperoleh informasi bahwa kegiatan itu sudah berlangsung dan uang yang terkumpul akan diserahkan kepada Victor Yeimo Ketua KNPB Pusat.



KNPB yang diwakili langsung oleh Ketua KNPB Pusat Viktor Yeimo telah melakukan pertemuan dengan Dorman Wandikbo Presiden GIDI. Dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan bahwa dirinya akan mendukung Victor Yeimo dan Benny Wenda dalam upaya melepaskan Papua dari NKRI.



Terkait pertemuan yang telah dilaksanakan oleh KNPB dan Presiden GIDI tersebut, Presiden GIDI sudah meminta tiap klasis di Papua untuk meminta dan mengumpulkan uang sebesar seratus ribu rupiah kepada tiap kepala keluarga. Uang  tersebut akan diserahkan kepada ketua umum KNPB Victor Yeimo untuk dibagi dalam dua kegiatan yaitu untuk mendukung diplomasi Benny Wenda beserta rekan-rekannya di luar negeri dan untuk membantu persiapan aksi tanggal 1 Desember 2016 mendatang.

Presiden GIDI Pdt Dorman Wandikbo S.Th

Hal tersebut terasa aneh dan mencurigakan, karena tidak ada hubungannya dan keterkaitannya antara jemaat Gereja yang ingin beribadah dengan rencana busuk KNPB. kegiatan agama yaitu beribadah kepada Tuhan tidak semestinya dicampur adukkan dengan kegiatan-kegiatan politik yang hanya mengutamakan kepentingan duniawi. Ini merupakan salah satu penyimpangan dan penghinaan terhadap agama Tuhan. Padahal sebelumnya telah diketahui bahwa adanya ketidakjelasan terhadap pengaturan keuangan di KNPB.


Pada tanggal 18 November 2016 lalu KNPB menggelar rapat di Sekretariat KNPB di Jayawijaya. Menariknya, rapat pertemuan yang dihadiri oleh Ketua KNPB Pusat Victor Yeimo dan Ketua Tim Pembenahan dari KNPB Pusat, Rendy Itlay itu memerintahkan dan mewajibkan beberapa anggotanya untuk memberikan sumbangan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-orang. Seketika itu beberapa anggota KNPB yang tidak setuju dan tidak terima dengan perintah tersebut langsung berontak dan membuat ricuh dalam pertemuan tersebut.


Para anggota KNPB tidak terima dengan permintaan dana tersebut, kenapa harus meminta dana lagi kepada para anggota. Selain itu mereka juga mempertanyakan, kemana hasil uang kas yang selama ini dihimpun pada tiap pertemuan.


Tidak hanya itu, beberapa anggota yang hadir juga ikut mencurigai Ketuanya. Kecurigaan itu muncul seiring banyak bukti yang membeberkan bahwa Ketua Pusat KNPB Victor Yeimo sering berfoya-foya, mabuk-mabukan dan bermain Perempuan di sebuah kafe Bar. Tuduhan tersebut semakin kuat karena beberapa waktu lalu si Victor sering jalan-jalan keluar negeri dengan alasan memperjuangkan kemerdekaan Papua, padahal dia berfoya-foya di luar negeri.  

Victor Yeimo jalan-jalan di luar negeri

Tidak hanya Victor Yeimo, tetapi Benny Wenda juga melakukan hal yang sama. Benny Wenda pernah ditangkap dan dipenjara atas kesalahannya merencanakan penyerangan sebuah kantor polisi dan membakar dua toko dalam kerusuhan tahun 2000. Saat ini Benny dalam pengasingan dan pelariannya meminta suaka ke Inggris dan menjadi warga negara Inggris. Hingga saat ini dia selalu berada di sana dan tidak pernah kembali ke indonesia. Dengan alasan mengkampanyekan kemerdekaan Papua di London, dia berfoya-foya dan menghabiskan uang yang telah dikumpulkan oleh banyak orang di Papua.

Benny Wenda jalan-jalan di luar negeri

Sudah cukup rakyat Papua ditipu dengan omong kosong kemerdekaan Papua yang tidak akan terjadi. Jangan pula ditambahkan lagi dengan kebohongan dengan menggunakan topeng agama. Karena sesungguhnya Papua sudah merdeka sejak dulu dalam bingkai NKRI. Sungguh sangat nista dan tercelanya mereka yang menggunakan cara-cara picik dan licik dengan menjadikan agama sebagai tameng dan corong kepentingan pribadi mereka. (KR)







Minggu, 20 November 2016


Pelajar mabuk keroyok dan lempar batu aparat Polres Yahukimo

Aparat kepolisian terkena lemparan batu
Yahukimo - Sabtu tanggal 19 November 2016, masyarakat sekitar SMAN 1 Dekai kembali diresahkan akibat ulah pelajar SMAN 1 Dekai yang mabuk-mabukan dan melakukan pengeroyokan serta pelemparan batu kepada aparat Polres Yahukimo yang hendak mengamankan mereka.

Kejadian bermula pada hari itu yaitu sekitar pukul 10.00 WIT, salah seorang Guru di SMAN 1 Dekai melaporkan kepada personel Polres Yahukimo bahwa ada beberapa muridnya mabuk di sekolah dan minum minuman alkohol jenis air Nanas, guru tersebut meminta agar polisi mengamankan muridnya tersebut karena sangat mengganggu aktifitas di sekolah.

“Karena mengganggu proses belajar mengajar dan menganggu siswa lain di sekolah maka kami segera amankan siswa mabuk ini ke Mapolres”, Jelas Iptu M. Karim.


Selang beberapa menit, anggota Polres Yahukimo datang ke lokasi kejadian dengan membawa Truk Patroli Polres. Setibanya di sana, anggota Polres langsung mengamankan kedua pelajar yang sedang mabuk tersebut dan membawanya ke Mapolres. Tetapi ketika hendak dinaikkan ke truk, kedua pelajar tersebut mengamuk, menolak dan berusaha melepaskan diri dari petugas kepolisian. Serentak dari arah belakang polisi beterbangan batu dari arah kelas SMAN 1 Dekai. Ternyata petugas polisi yang akan mengamankan kedua pelajar tersebut dilempari batu, kayu dan ketapel oleh rekan-rekan sesama pelajar yang tidak terima atas penangkapan kedua temannya yang sedang mabut itu.

Merasa terdesak, anggota polisi tersebut mencari perlindungan dan meminta bantuan tambahan personel dari Mapolres untuk mengatasi amukan murid-murid tersebut. Beberapa menit kemudian bantuan personel dari Mapolres datang dan tetap dihujani oleh lemparan batu oleh para murid SMAN 1 Dekai, sehingga dengan terpaksa aparat Polisi pun mengeluarkan tembakan peringatan dari luar pagar sekolah. Hujan batu pun berhenti kemudian polisi mengamankan 5 orang siswa SMAN 1 Dekai dan 2 orang Guru untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut.

Akibat kejadian tersebut, seorang anggota Polres Yahkimo Bripda Daniel Kiriho mengalami luka robek pada jidat kanan dan beberapa memar pada bagian badan akibat lemparan batu pelajar SMAN-1 Dekai. Setelah dilaksanakan koordinasi antara Kapolres Yahukimo dengan Dokter RSUD Dekai, korban atas nama Bripda Daniel Kiriho tersebut akan dirujuk ke RS Bhayangkara Jayapura dengan menggunakan pesawat Trigana Air. (KR)








Jumat, 18 November 2016


Akhirnya!!! AMP kembali mendukung NKRI


Mahasiswa yang tergabung dalam AMP melaksanakan aksi dukung Papua tetap menjadi bagian NKRI di Jalan Pahlawan, Semarang
Semarang – AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) menggelar aksi menyatakan mendukung Papua tetap menjadi bagian NKRI dan menolak dengan tegas organisasi KNPB di Papua. Sabtu tanggal 19 November 2016 bertepatan dengan HUT KNPB (Komite Nasional Papua Barat) sekitar 50 orang mahasiswa asli Papua berkumpul di Jalan Pahlawan Semarang. Mereka tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua wilayah semarang. Beberapa mahasiswa terlihat menggunakan Pakaian Daerah Khas Papua dan yang lainnya membawa spanduk-spanduk serta Bendera Merah Putih.

Seperti aksi-aksi yang sebelumnya, AMP sering melaksanakan demo-demo untuk mendukung penentuan Hak Sendiri orang Papua atau Referendum di beberapa wilayah Indonesia. Seperti awal mula pembentukannya, Aliansi Mahsiswa Papua (AMP) menegaskan sikap dan pandangan organisasi mereka sebagai organisasi massa mahasiswa yang terbuka tanpa memandang latar belakang pandangan, suku, agama, dan ras dan mendukung perjuangan untuk merebut hak–hak demokratik Rakyat Papua. Pada tanggal 27 Juli 1998 di Manggarai Jakart Selatan, AMP menegaskan sikap dan pandangan organisasi mereka sebagai organisasi massa mahasiswa yang terbuka tanpa memandang latar belakang pandangan, suku, agama, dan ras dan mendukung perjuangan untuk merebut hak – hak demokratik Rakyat Papua.
AMP Semarang melaksanakan Long Mars dikawal oleh polisi setempat.
Yang istimewa dan berbeda dari demo-demo sebelumnya ialah biasanya mereka mendukung agar Papua lepas dari NKRI, tetapi kali ini terjadi kebalikannya, mereka mendukung penuh agar Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Bukan hanya itu saja, selain mendukung Papua tetap menjadi bagian NKRI, mereka juga menolak dengan tegas serta menuntut agar organisasi yang bernama KNPB dibubarkan.

Di Papua telah terjadi keributan besar dalam organisasi KNPB yang disebabkan oleh ulah Ketua KNPB Pusat itu sendiri, Victor Yeimo. Victor Yiemo terus menerus menarik sumbangan kepada anggota KNPB dalam setiap kegiatan dan aksinya, padahal dana tersebut tidak pernah diketahui digunakan untuk apa, malah tersebar kabar bahwa dana tersebut digunakan untuk dirinya jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan bertemu tokoh-tokoh Pro Papua Merdeka yang berada di luar negeri.
Dokumentasi Foto kegiatan Victor Yeimo jalan-jalan di luar negeri
Berita mengenai ulah Victor Yeimo tersebut menyebabkan keretakan dalam tubuh KNPB, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pada anggota KNPB dan mereka merasa ditipu dan ingin keluar dari organisasi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan AMP untuk tidak percaya lagi pada KNPB dan tetap mendukung Papua menjadi bagian dari NKRI. Karena mahasiswa-mahasiswa itu pun melihat sendiri upaya keras pemerintah untuk membangun Papua, bahkan Presiden Jokowi sendiri yang turun tangan datang ke Papua untuk menyelesaikan permasalahan di Papua dan mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. (KR)Aliansi Mahsiswa Papua [AMP] menegaskan sikap dan pandangan organisasi sebagai organisasi massa mahasiswa yang terbuka tanpa memandang latar belakang pandangan, suku, agama, dan ras dan mendukung perjuangan untuk merebut hak – hak demokratik Rakyat Papua.

Tarik Dana Dari Anggotanya, Ketua KNPB Dapat Ultimatum
Victor Yeimo, Ketua KNPB Pusat
Jayapura – Kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sore tadi, tepatnya pukul 14.00 WIT, Jumat (18/16). Melaksanakan rapat pertemuan yang beragendakan persiapan peringatan HUT KNPB ke-8 yang rencananya akan digelar besok, Sabtu (19/16) di Sekretariat KNPB Jayawijaya.

Menariknya, rapat pertemuan yang dihadiri oleh Ketua KNPB Pusat Victor Yeimo dan Ketua Tim Pembenahan dari KNPB Pusat, Rendy Itlay itu memerintahkan dan mewajibkan beberapa anggotanya untuk memberikan sumbangan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-orang. Seketika itu beberapa anggota KNPB yang tidak setuju dan tidak terima dengan perintah tersebut langsung berontak dan membuat ricuh dalam pertemuan tersebut.

Para anggota KNPB tidak terima dengan permintaan dana tersebut, kenapa harus meminta dana lagi kepada para anggota. Selain itu mereka juga mempertanyakan, kemana hasil uang kas yang selama ini dihimpun pada tiap pertemuan.
Victor Yeimo jalan-jalan di luar negeri
Tidak hanya itu, beberapa anggota yang hadir juga ikut mencurigai Ketuanya. Kecurigaan itu muncul seiring banyak bukti yang membeberkan bahwa Ketua Pusat KNPB Victor Yeimo sering berfoya-foya, mabuk-mabukan dan bermain Perempuan di sebuah kafe Bar. Tuduhan tersebut semakin kuat karena beberapa waktu lalu si Victor sering jalan-jalan keluar negeri dengan alasan memperjuangkan kemerdekaan Papua, padahal dia berfoya-foya di luar negeri.  
Victor Yeimo dan Benny Wenda jalan-jalan di London
Terakhir, beberapa anggota yang kecewa dengan sikap ketua KNPB Pusat Victor Yeimo, keluar dan meninggalkan rapat pertemuan, dan mereka juga mengultimatum si Victor Yeimo agar ke depan tidak ada lagi dana sumbangan bagi para anggota KNPB, jika Victor tidak menuruti apa kata anggotanya maka para anggota akan pergi meninggalkan KNPB dan masuk menjadi masyarakat biasa yang tentunya juga masuk ke NKRI.

Rabu, 16 November 2016

UNGKAPAN HATI JHON KOGOYA, ORANG ASLI PAPUA (OAP)
UNGKAPAN HATI JHON KOGOYA, ORANG ASLI PAPUA (OAP)


Saya tidak bisa memaksa siapapun harus sependapat dengan saya, maka silahkan masing2 berjalan sesuai dgn pendapat dan pikirannya. Tapi saya hanya mau menyampaikan alasan kenapa saya sebagai Orang Asli Papua (OAP) memilih setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), terserah sebagian kecil OAP menganggap saya penghianat. Tapi ini beberapa alasan saya yang sangat mendasar:

1. Sejak Saya dilahirkan ke Bumi tidak pernah merasa terjajah oleh siapapun, kebetulan saya lahir bukan masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Saya bebas kemana saja di seluruh pelosok Indonesia tampa gangguan apapun.

2. Saya tidak pernah diperlakukan Diskriminasi Oleh Sodara2 saya suku manapun. Bahkan Saya melihat banyak Saudara OAP yg menikah dengan Suku lain selain Papua.

3. Tidak ada satupun Hak yg dimiliki Oleh WNI lain selain Papua yg tidak dimiliki oleh OAP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya banyak hak khusus yg dimiliki OAP yg tidak dimiliki oleh WNI lain. Saya sudah jalan ke hampir seluruh Wilayah NKRI. Di sana Orang Papua tdk disebut pendatang, tapi di Papua ada istilah pendatang dan Pribumi.

4. Di Papua saya melihat jarang sekali OAP yg punya kios, jarang yg bisa bertani secara moderen atau jadi Nelayan besar, jadi tukang seperti Sodara2 Saya WNI yg lain. Artinya Kalau Papua pisah dari NKRI maka Papua akan mundur 2 abad ke belakang. Kelas papua hanya kelas jual Pinang. Karena itu Saya mau mendorong Sodara2 Saya Papua agar mau belajar yg baik, bekerja keras sehingga seluruh OAP dapat mencapai taraf hidup ygblebih baik.

5. Saya sudah pernah jalan2 ke berapa Negara Tetangga Wilayah Malenesia, Saya belum pernah menemukan Negara manapun di Wilayah Malenesia yg lebih maju dan lebih sejahtera dari pada Papua. Bahkan Hampi seluruh kebutuhan dasar Warga PNG dipasok dari Papua. Karena Sodara kita di Malenesia sana dikuasai oleh org Asing.

6. Demikian pula Hampir hampir seluruh kebutuhan dasar Papua di kirim dari Provinsi lain. Sehingga kalau Papua pisah dari NKRI maka seluruh kebutuhan pokok Papua akan diekspor dari luar, betapa menderitanya Papua kalo itu terjadi apalagi kalau kita di Embargo.

7. Fakta sejarah membuktikan bahwa Papua tidak pernah berdiri sendiri dalam suatu pemerintahan sendiri. Tidak pernah ada kerajaan Papua. Tapi hanya kelicikan penjajah Belandalah yg membayar sekelompok penghianat diberikan Bendera Bintang Kejora dan lagu Hai Tanahku Papua yg dianggap sebagai lagu kebangsaan. Semua simbol2 Negara boneka tersebut murni buatan dan Ciptaan Belanda, bukan karya, buatan atau ciptaan anak Papua sendiri. Jadi dimana kebanggan dan kehormatan Papua?

8. NKRI selalu dituduh melakukan pelanggaran HAM dan Genocide terhadap Orang Papua, tapi kenyataannya sejak dahulu Nenek moyang kita OAP hingga jaman modern sekarang selalu perang suku, hanya karena persoalan kecil kita saling bunuh dan saling makan sesama Saudara, entah sudah berapa ribu jatuh korban karena perang suku. Justru NKRI lah melalui aparat keamanannya berusaha mendamaikan kita dan mengajarkan peradaban.

9. Di dalam hukum dan pemerintahan Orang Papua tdk dibedakan dengan suku lain. Banyak OAP yg jadi mentri, banyak yang jadi Jenderal, bahkan seluruh Gubernur dan Bupati/walikota semuanya OAP. Saya Optimis bahwa suatu saat Presiden RI adalah OAP apabila kita mau belajar keras mengisi kemampuan dan Wawasan kita.

10. Saya sangat cinta dan bangga kepada Papua, tetapi saya lebih Bangga sebagai bagian dari NKRI. Karena apabila Saya hanya menjadi Papua maka Saya sangat kerdil. Tetapi apabila saya NKRI saya kaya. Saya bisa memiliki Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sumatera dll. Dan Saya punya Saudara ribuan Suku serta bemacam2 Agama di Indonesia. Karena NKRI dibentuk bukan atas dasar Ras, agama, Suku bangsa dll. Tapi NKRI dibentuk atas dasar Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu).

SALAM PERSATUAN DARI JHON KOGOYA

Senin, 14 November 2016

Tipu Daya dan Propaganda aktivis Pro Papua Merdeka, Masih kah kalian Percaya ???


Jika kita perhatikan, beberapa orang mengorganisir diri dalam beberapa komite yang bergerak dengan menggunakan cara diplomasi politik, baik domestik maupun internasional. Mereka terikat oleh tujuan yang sama, untuk memisahkan diri dari NKRI, dengan segala cara, baik yang moderat seperti referendum dan diplomasi politik, dan inti lebih keras seperti gerakan bersenjata. Kelompok kerja di dalam negeri mengeksploitasi demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Mereka, intensif melakukan tindakan ekstra parlementer seperti demonstrasi, forum diskusi, seminar, advokasi, propaganda, dan bangun pendapat, untuk mendiskreditkan pemerintah dan mengumpulkan dukungan untuk referendum dan memisahkan diri dari Indonesia.

Propaganda dan fakta distorsi menjadi strategi untuk mendiskreditkan pemerintah. Isu-isu pelecehan hak asasi manusia, penindasan pada asosiasi dan kebebasan politik, dan pemerintah Indonesia sebagai kaum penjajah, adalah bentuk aneksasi, yang tersebar untuk mendapatkan simpati domestik dan internasional. Kelompok-kelompok ini menggambarkan diri mereka sebagai masyarakat sipil yang memperjuangkan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Padahal, mereka tidak lebih dari beberapa aktivis yang menyebarkan kebencian untuk NKRI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai pendukung upaya subversif dan separatis.

Internasionalisasi masalah Papua juga terjadi dengan munculnya tekanan dari Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP), Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP), International Lawyers for West Papua (ILWP), dan Gerakan United Liberation untuk Papua Barat (ULMWP) ke Pemerintah indonesia untuk mengenali ULMWP sebagai badan koordinasi dan menyatukan yang mewakili semua kepentingan orang Papua yang berada di Papua dan Papua Barat. Kehadiran IPWP dan ILWP ini tidak lepas dari peran anggota DPR dan pengacara asing seperti Richard di Natale dan Jennifer Robinson, yang memberikan dukungan kepada Benny Wenda, seorang aktivis OPM yang diberi suaka di Australia. Jennifer Robinson (pengacara Australia, simpatisan OPM) aktif mengumpulkan sejumlah pengacara di Oxford, Inggris, di Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP) untuk mendorong isu Papua dibawa ke Mahkamah Internasional.

Kegiatan yang dilakukan oleh PRD, KNPB dan ULMWP merupakan ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan melaksanakan pembangunan di Papua. Kelompok-kelompok ini tidak lebih dari kelompok elit yang tidak memiliki basis massa yang jelas, ahistoris untuk masalah Papua, dan tidak mengerti tentang aspirasi masyarakat Papua secara komprehensif. Selain itu, kelompok-kelompok ini bekerja untuk kepentingan asing, untuk mengeksploitasi isu Papua, untuk menutupi agenda tersembunyi mereka dan untuk mengontrol sumber daya strategis di Papua.

Minggu, 13 November 2016

Dua Warga Perbatasan  Pengedar Ganja Ditembak Aparat


Jayapura, Dua warga perbatasan terpaksa ditembak aparat karena melarikan diri saat tertangkap basah melakukan transaksi ganja.
Minggu malam sekitar pukul 18.00 WIT, Benyamin Honggi (32 th) dan Okto Hwai (23 th) terpaksa ditembak di kaki akibat melarikan diri.
Dari data lapangan diketahui, Sabtu (12/11) malam anggota pamtas mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi ganja di wilayah perbatasan RI - PNG.
Kemudian anggota Satgas Pamtas mendapati 1 sepeda motor  honda beat hitam terparkir di pinggir jalan, tepi hutan di Galian Karang di Jalan poros Skouw RI-PNG.
Melihat adanya motor yang mencurigakan, anggota satgas menutup jalan, guna mencegah sepeda motor yang dicurigai itu melintas.
Saat Benyamin dan Okto mengetahui jalan sudah  ditutup keduanya mengambil jalan memutar dan kabur ke arah perbatasan. Melihat keduanya melarikan diri anggota Satgas Pamtas melepaskan tembakan peringatan ke a tas. Kedua nya kemudian loncat dan  menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri ke hutan lalu masuk kampung.
Masyarakat kemudian melapor tentang  adanya orang asing ke rumah masyarakat dan lapor ke Pos Satgaspamtas RI-PNG. Kemudian anggota Satgas Pamtas menangkap kedua orang tersebut.
Dari penangkapan kedua orang ini didapatkan barang bukti Ganja 2 kg, Sepeda motor Beat,  dan 2 buah handphone.
Kapendam XVII/Cendrawasih, Kol. Inf Teguh saat dihubungi melalui telephon sellulernya membenarkan kejadian ini. "Benar mbak ada kejadi penangkapan terhadap pengedar ganja yang terpaksa dilumpuhkan dengan ditembak di kaki karena berusaha melarikan diri," ujar Kapendam.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Pudjo Raharjo
Selanjutnya dijelaskan, bahwa kedua korban tersebut sudah di evakuasi ke RS Bhayangkara guna perawatan medis. "Sekarang di RS Bhayangkara untuk proses mengeluarkan proyektil" ujar kapendam.
Disinyalir keduanya merupakan jaringan pengedaran narkoba yang cukup besar di perbatasan. Jaringan tersebut dengan memanfaatkan daerah perbatasan untuk melakukan transaksi pengedaran ganja. Karena seperti yang diketahui bahwa daerah perbatasan rawan terhadap peredaran narkoba.
Tetapi Jajaran Satuan Penugasan RI-PNG selalu konsisten dalam pemberantasan peredaran narkoba di wilayah perbatasan RI-PNG.

Kamis, 10 November 2016

Kebusukan Pendukung OPM di Luar Negeri

Selandia Baru merupakan negara makmur, penduduknya tertib, dan lingkunganya sangat bersih. Negara ini cukup terbuka bagi warga pendatang untuk menambah ilmu, berbisnis, dan membeli properti atau mendirikan rumah tinggal, termasuk memiliki mobil mewah untuk kebutuhan sehari-hari atau sekedar dipajang di depan rumah.
Selandia Baru
Ketika melakukan kunjungan ke negara ini, sering ditemui sejumlah mahasiswa Indonesia yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, termasuk dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan, pernah juga bertemu dengan Socrates Sofyan Yoman dalam acara konferensi tahunan “Te Huinga Tauira o Te Mana Ākonga”  selama 3 hari (25 s.d 28 Agustus 2016) yang diselenggarakan oleh Ngāi Tauira, Asosiasi Mahasiswa Māori ‘di Victoria University of Wellington.

Saat menghadiri acara tersebut, Socrates Sofyan Yoman ternyata punya rumah dan mobil, bahkan dirinya punya speed boat yang di parkir disamping rumahnya di Wellington. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana asal uang yang didapatkannya untuk membeli semua kekayaannya tersebut, secara Socrates tidak memiliki pekerjaan di Selandia Baru. 


Menurut cerita dari beberapa mahasiswa Indonesia yang melaksanakan kuliah di Selandia Baru, beberapa kali kesempatan Pendeta Socrates melakukan ceramah-ceramah di Gereja, tetapi yang terasa janggal adalah ceramah yang seharusnya berisi tentang nuansa keagaman berganti topik ke arah politik dan bercerita tentang usaha ULMWP dalam melepaskan Papua dari Indonesia. Selain isi ceramahnya yang menyimpang, selesai ceramah Socrates menarik sumbangan untuk Papua yang entah dana tersebut disalurkan ke mana dan kepada siapa. Berdasarkan keanehan tersebut, banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa dan sumbangan yang telah terkumpul tersebut digunakan oleh pribadi Socrates sendiri dan tidak disalurkan kepada sasaran awalnya.   
Socrates Sofyan Yoman
Kemudian beberapa hari berikutnya setelah konferensi tahunan “Te Huinga Tauira o Te Mana Ākonga” beberapa mahasiswa asal Jogjakarta bertemu dengan warga Indonesia asal Provinsi Papua Barat yaitu Direktur Eksekutif  LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum) Manokwari, Yan Christian Warinussy.

Yan Christian Warinussy bercerita ke mahasiswa tersebut jika dia sering ke Wellington karena punya sahabat di sini dan sekaligus menengok rumahnya yang baru selesai direhab. Dia juga bercerita bahwa sejumlah orang Papua memiliki rumah dan mobil di luar Papua bahkan di luar negeri, seperti Benny Wenda di London, Buhtar Tabuni dan Markus Haluk di pinggir pantai Port Vila, Vanuatu, serta Edison Waromi di Port Moresby, PNG. Edison Waromi dan Septer Manufandu sendiri bertetangga dengan seorang politikus PNG.

Dilihat dari beberapa pernyataan di atas timbul tanda tanya besar tentang apa yang tengah dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku berjuang merebut Papua dari Indonesia padahal kenyataannya mereka sedang menumpuk kekayaan dan berfoya-foya di luar negeri dengan menggunakan uang yang dikumpulkan oelh para simpatisan mereka di Papua sana. Sungguh sangat ironi dan bodoh sekali kalau sampai rakyat Papua ditipu seperti ini terus.

Sumber : Raimon Saipata (Mahasiswa Wellington Pemerhati Masalah Papua)

Rabu, 09 November 2016


MAKNA 10 NOVEMBER 2016 DI TANA PAPUA


Tanggal 10 November Merupakan hari yang penting dan bersejarah bagi Bangsa dan Negara Indonesia. dimana bangsa Indonesia Merayakan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Hari mengenang para Pahlawan yang mendahului kita yang mana mereka merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semoga para generasi muda Indonesia tetap mengisinya dengan belajar giat dan terus berusaha meneruskan cita-cita para pahlawan kita terdahulu.
Hari pahlawan tidak hanya pada 10 November, tetapi berlangsung setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari kita berjuang paling tidak menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan keluarga. Artinya, kita menjadi warga yang baik dan meningkatkan prestasi dalam kehidupan masing-masing. Kita bertanya pada diri sendiri apakah kita rela mengorbankan diri untuk mengembangkan diri dalam bidang kita masing-masing dan mencetak prestasi dengan cara yang adil, pantas dan wajar. Itulah yang seharusnya disebut sebagai pahlawan sekarang, bukan perang melawan penjajah lagi  tetapi perang melawan kebodohan, kemiskinan dan kesengsaraan. Sehingga tugas kita saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Saat memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, rakyat telah mengorbankan nyawanya. Kita wajib menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa mereka. Karena itulah kita merayakan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November.
Beberapa tokoh pahlawan Nasional ada yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. kita akan mengambil hikmah dari para pejuang yang berasal dari Papua ini dimana mereka  mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Empat tokoh serta jasa Kepahlawanan dari Tana Papua ini  yaitu : Frans Kaisiepo, Johanes abraham Dimara, Marthen Indey dan Silas Papare.

Frans Kaisiepo adalah salah satu pahlawan nasional dari Papua. Frans Kaisiepo terlibat di Konferensi Malino pada 1946, sebuah konferensi yang membahas tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat.
Johannes Abraham Dimara adalah Pemimpin tentara Papua yang membantu dalam
proses akuisisi Papua.

Marthen Indey adalah Nasionalis dan aktivis kemerdekaan, menawarkan integrasi Papua di Indonesia.
Silas Papare adalah sosok Pahlawan Memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Belanda, menawarkan integrasi Papua di Indonesia.

Rakyat Indonesia, khususnya Masyarakat Papua patut bersyukur, berbangga, dan berterima kasih kepada Para Pahlawan Papua, Mungkin nama mereka tidak terlalu familiar di telinga masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat, namun, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Pahlawan - Pahlawan nasional ini sangat melekat di kepala mereka, walaupun berada di bagian paling timur dari Indonesia, namun sosok Pahlawan dari  tanah Papua ini tidak mau ketinggalan dalam memperjuangkan hak merdeka dari penjajahan.

Sebagai penutup marilah kita bertanya pada diri sendiri apakah kita sudah rela mengorbankan diri untuk mengembangkan diri dalam bidang kita masing-masing dan mencetak prestasi dengan cara yang adil, pantas dan wajar. Semangat dan teruslah kobarkan semangat perjuangan para pahlawan kita..!!!


Senin, 07 November 2016

TIMOR LESTE MINTA BANTUAN INDONESIA
UNTUK HADAPI AUSTRALIA

Timor Leste dan Australia memang sering terlibat ketegangan terkait dengan sengketa batas wilayah yang melibatkan ladang minyak besar di lautan. Bahkan konflik ini sendiri sempat membuat demo besar besaran warga Timor Leste di Kedubes Australia. Bukan hanya di Dili, namun juga di beberapa negara lain seperti Indonesia, Filipina dan juga Australia sendiri.


seperti dilansir  dari junkee.com, selama Timor Leste masih menjadi wilayah Indonesia, dulu bernama Timor Timur, pemerintah Indonesia dan Australia berbagi keuntungan atas sumber daya minyak dan gas di Laut Timor. Australia misalnya, bermitra dengan perusahaan-perusahaan minyak, terutama Woodside Petroleum, yang menyumbangkan USD 900 juta kepada pemerintah Australia hasil dari Laut Timor.

Setelah lepas dari Indonesia pada 2002, semua itu berubah. Pemerintahan baru Timor Leste melihat sumber daya alam itu sebagai motor penggerak ekonomi negara. Salah satu lokasi minyak terbesar di kawasan Laut Timor adalah ladang Greater Sunrise, yang diperkirakan bernilai USD 40 miliar.

Namun Australia mengklaim Greater Sunrise adalah bagian dari wilayah laut mereka. Klaim itu berdasarkan perbatasan di masa Timor Leste masih jadi bagian dari Indonesia. Padahal setelah Timor lepas dari Indonesia, menurut hukum internasional, Greater Sunrise adalah bagian dari wilayah laut Timor Leste.

batas wilayah laut Timor Leste dan Australia
Australia dan Timor Leste sebetulnya sudah berupaya membuat perjanjian baru soal perbatasan laut itu pada 2002. Namun tidak mencapai kata sepakat, hingga hari ini. Meski begitu kedua negara setuju membagi keuntungan hasil dari minyak di Greater Sunrise dalam sebuah perjanjian bernama Kesepakatan Maritim di Laut Timor (CMATS) pada 2006.

Perjanjian itu menyatakan kedua negara berbagi hasil dari Greater Sunrise 50:50. Sebelumnya pendapatan dari ladang minyak itu 82 persen mengalir ke Australia dan sisanya ke Timor Leste.
Mengingat ladang Greater Sunrise lebih banyak masuk ke wilayah laut Timor Leste dan Asutralia jauh lebih kaya ketimbang Timor, maka kesepakatan CMATS itu sesungguhnya tidak menguntungkan buat Timor Leste.

Kondisi itu diperparah dengan permainan culas intelijen Australia. Pada 2004, pemerintah Negeri Kanguru memberi mandat kepada sebuah perusahaan konstruksi asal Queensland untuk merenovasi kantor perdana menteri timor Leste sebagai bentuk bantuan luar negeri dari Australia.

Namun rupanya hal itu dimanfaatkan oleh intelijen Australia untuk memasang alat penyadap di ruang rapat kantor perdana menteri Timor guna memata-matai para pejabat Timor selama proses negosiasi.
Kini pemerintah Timor Leste berusaha membuka kembali dikusi soal perjanjian CMATS dengan Australia untuk merundingkan kejelasan batas laut.

Akibat permasalahan batas maritim dan soal bagi hasil kekayaan migas (Al Greater sunrise) di Laut Timor, rakyat Timor Leste mengaku merugi senilai USD 6,6 miliar. Kasus ini sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah Australia. Joanne Walls, pengamat dari Universitas Nasional Australia mengatakan pemerintah Negeri Kanguru punya kewajiban moral untuk memperbaiki hubungan dengan Timor Leste.

Demo perebutan minyak antara Timor Leste dan Australia di Dili, Timor Leste
Setelah menunggu niat baik pemerintah Australia selama sekian tahun akhirnya tahun lalu pemerintah Timor mengajukan arbitrase terhadap Australia ke Mahmakah Internasional di Hague, Belanda.

Parlemen Timor Leste mengadakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Indonesia di sela sela agenda Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss. Seperti diberitakan Merdeka, Ketua Parlemen Timor Leste Aderito Da Costa meminta bantuan kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan sengketa perbatasan mereka dengan Australia.

Saat ini sengketa perbatasan di wilayah kaya minyak dan gas alam tersebut sudah didaftarkan Timor Leste di Pengadilan Arbitrase Den Haag, Belanda. “Kami meminta Indonesia membantu kami untuk memenangkan sengketa ini,” kata Da Costa di Jenewa, Swiss (25/10/2016).

Ketua Parlemen Timor Leste Aderito Da Costa
Pembicaraan Da Costa dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berlangsung dalam Bahasa Indonesia. Da Costa mengaku dari era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, komunikasi antar kedua negara berkembang dengan sangat baik. Menanggapi permintaan tersebut, parlemen Indonesia berjanji membantu Timor Leste menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Australia. “Indonesia juga mendukung Timor Leste segera menjadi anggota penuh ASEAN,” kata Fadli Zon.


Selasa, 01 November 2016


KNPB LAKUKAN TINDAK KRIMINAL DI ASRAMA UNCEN DAN PERUMNAS 3 WAENA

Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih yang terlihat tidak terurus dengan baik, mulai dimanfaatkan oleh kelompok anti pembangunan Papua (KNPB) untuk dijadikan sekretariat dan dijadikan tempat tinggal sanak saudara bahkan anak istrinya. Keberadaan KNPB di daerah yang seharusnya merupakan lingkungan kampus juga sangat mempengaruhi kualitas dari mahasiswa yang tinggal di sana.

Tidak hanya itu, KNPB yang beranggotakan kelompok penentang pemerintahan ini juga merupakan pengangguran yang hanya mengharapkan uang dari donatur aksi demo anarkis yang selama ini mereka lakukan.

Alhasil, jika sedang tidak ada kegiatan, maka otomatis para anggotanya pun mulai mencari uang sebisanya dengan melakukan perampokan, pencurian bahkan yang sering kita lihat bersama mereka selalu meminta sumbangan kepada setiap pengguna jalan yang melintas di jalan samping asrama mahasiswa uncen dan perumnas 3.
Masyarakat Waena khususnya perumnas 3 merasa sangat resah dan takut karena banyak terjadi aksi begal, perampokan dengan menggunakan senjata tajam yang mana pelakunya masyarakat pegunungan yang tidak luput itu adalah anggota KNPB. kemudian baru-baru ini juga ada orang yang mencurigakan mondar-mandir di depan hotel Teluk bayur perumnas 1.
Hasil dari kegiatan yang mereka lakukan tersebut hanya digunakan untuk mabuk dan mengganggu keamanan di wilayah perumnas 3. Seperti sudah menjadi kebiasaan setiap pagi tiba ada saja pemandangan orang mabuk yang tergeletak di pinggir jalan bahkan di dalam selokan.
 Apakah ini yang mereka katakan sebagai perjuangan menuju kemerdekaan. Alih-alih membangun dan menjaga ketertiban di lingkungannya mereka malah membodohi adik-adik yuniornya yang sedang mengenyam pendidikan untuk membangun Papua yang lebih baik dengan sejuta janji dan omong kosong hanya demi kepentingan kelompok mereka sendiri.